Berita Terkini

8:Mar

Mengenal Lebih Dekat Pengadilan Negeri Raha

 

Oleh : Mukmin Wella

Raha, 8 Maret 2024. | Untuk menjalankan sistem peradilan yang tertib dan teratur, maka terdapat beberapa jenis peradilan di Indonesia, diantaranya Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Keempat peradilan ini mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan pembentukannya.

 

Kehadiran lembaga peradilan di suatu wilayah sangatlah penting untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan untuk tercapainya penyelesaian perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan serta untuk menjaga keseimbangan tatanan sosial, budaya, dan aspek lainnya di tengah masyarakat.

 

Pengadilan Negeri Raha yang juga merupakan salah satu lembaga peradilan yang berada di bawah Pengadilan Tinggi dan Peradilan Umum menjalankan fungsinya untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi masyarakat pencari keadilan yang berada di Kabupaten Muna, Muna Barat dan Buton Utara.

 

Sebelum terbentuk, sejak tahun 1957 hingga tahun 1975 PN Raha masuk dalam yurisdiksi PN Baubau. Gedung PN Raha saat itu masih menggunakan gedung bersejarah milik Pemerintah Daerah kabupaten Muna yang disebut “Kamali”. Kemudian pada tahun 1976, PN Raha resmi berdiri sendiri, terpisah dari PN Baubau dengan ketua pertamanya Bapak L Hambuako, S.H.

 

Pada saat didirikan, PN Raha berada di bawah naungan Departemen Kehakiman dan HAM RI sampai di tetapkannya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka dilaksanakan peradilan satu atap dengan pengalihan organisasi, administrasi dan keuangan dari Departemen Kehakiman dan HAM RI ke Mahkamah Agung RI. Maka hingga saat ini, PN Raha merupakan lembaga peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung RI.

 

Walaupun terbilang baru dan dengan jumlah pegawai yang terbatas, PN Raha pada saat itu telah mampu menjalankan perannya dengan baik, yakni menerima seluruh masyarakat yang datang berperkara dan menyelesaikan permasalahan hukum yang dilimpahkan di PN Raha sampai memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.

 

Hingga menjelang 47 tahun usianya, masih ada orang yang belum mengenal PN Raha dengan baik dan bertanya-tanya, seperti apa sih PN Raha itu sebenarnya? Baik, Kami akan jelaskan secara sederhana yaa agar Kamu lebih mudah memahaminya.

 

 

 Seperti instansi lainnya, PN Raha dipimpin oleh seorang Ketua dan Wakil Ketua, dibantu oleh Panitera dan Sekretaris. Panitera memimpin pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Kepaniteraan sedangkan Sekretaris memimpin pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Kesekretariatan. Nah, di Bidang Kepaniteraan ini ada tiga Sub Bidang lagi, yakni Kepaniteraan Pidana, Kepaniteraan Perdata, dan Kepaniteraan Hukum, masing-masing bidang tersebut dipimpin oleh seorang Panitera Muda (Panmud).

 

Pada Bidang Kepaniteraan diisi oleh beberapa jabatan fungsional, diantaranya Panitera Pengganti, Jurusita, dan Analis Perkara Peradilan. Kepaniteraan PN Raha mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi yustisial kepada Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, serta melaksanakan administrasi penyelesaian putusan.

 

Sementara pada Bidang Kesekretariatan juga terdapat tiga Sub Bidang, yakni Sub Bidang Umum dan Keuangan, Sub Bidang Kepegawaian dan Ortala, dan Sub Bidang Perencanaan, TI dan Pelaporan, masing-masing bidang tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian (Kasub). Pada Bidang Kesekretariatan ini juga diisi oleh beberapa tenaga fungsional, yakni Arsiparis dan Pranata Komputer, dan Bendahara. 

 

Kesekretariatan PN Raha mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga peradilan dalam proses menerima, memeriksa, dan memutus perkara, diantaranya dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana. 

 

 Selain Jabatan yang sudah disebutkan di atas, di PN Raha terdapat satu jabatan yang sangat penting, yakni Hakim. Dianggap penting karena Hakim memiliki peranan penting dalam penegakan hukum di Indonesia, khususnya di Kabupaten Muna, Muna Barat dan Buton Utara. Hakim memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sebuah perkara yang diajukan dalam persidangan.

 

Menjadi seorang Hakim adalah amanah yang luar biasa. Hakim menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk memberikan keadilan seadil-adilnya. Di PN Raha saat ini memiliki 7 orang Hakim (termasuk Ketua). Untuk menyidangkan perkara yang diajukan di PN Raha, Ketua Pengadilan Negeri Raha membentuk beberapa Majelis Hakim. Saat pelaksanaan persidangan tersebut, Majelis Hakim dibantu oleh seorang Panitera/Panitera Pengganti hingga perkara tersebut diputus.  

 

Untuk menunjang kelancaran pelaksanakan tugas sehari-hari dan untuk memberikan pelayanan hukum yang maksimal kepada masyarakat pencari keadilan, saat ini PN Raha telah didukung oleh Sistem Informasi, sarana teknologi informasi dan berbagai fasilitas pendukung lainnya.

 

Selain itu, PN Raha juga telah menyediakan berbagai kemudahan yang dapat digunakan oleh masyarakat dalam menyelesaikan urusannya di Pengadilan Negeri Raha, hal ini dilakukan karena selama ini masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan informasi dan mengakses beberapa produk layanan yang mereka butuhkan di Pengadilan Negeri Raha.