AREA I

MANAJEMEN PERUBAHAN

Bertujuan untuk merubah pola pikir serta budaya kerja aparatur Pengadilan Negeri Raha, wujud nyata pembangunan zona integritas pada pengadilan negeri raha berawal dari pencanangan Zona Integritas yang dilaksanakan pada tahun 2017.

Kegiatan Pada area 1 manajemen perubahan meliputi  :

  1. Pembentukan Tim Kerja

Pembentukan tim kerja pembangunan zona integritas ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor W23-U3/1553/OT.01.3/5/2020 Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas manuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani

2. Penyusunan Rencana Kerja

Sebelum memulai kegiatan pembangunan zona integritas maka dilakukan penyusunan rencana kerja yang memuat tentang target – target prioritas. rencana kerja tersebut disosialisasikan melalui rapat bulanan maupun apel pagi atau apel sore. Sosialisasi pembangunan zona integritas juga dilakukan melalui pemasangan spanduk dan banner serta melalui website resmi Pengadilan Negeri Raha.

3. Monitoring dan evaluasi

Kegiatan yang sudah dilaksanakan disetiap area selanjutnya dilakukan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala.

4. Perubahan Pola Pikir dan budaya kerja

Pada perubahan pola pikir dan budaya kerja pimpinan menjadi role model dalam pembangunan zona integritas. Selanjutnya dilakukan pemilihan agen perubahan.

untuk melihat dokumennya, dapat dipilih pada beberapa indikator dibawah ini :

  1. Tim Kerja
  2. Penyusunan Rencana Kerja
  3. Monitoring dan evaluasi
  4. Perubahan Pola Pikir dan budaya kerja

AREA II

PENATAAN DAN TATA LAKSANA

Pada Area II bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas system kerja untuk mendukung tata kelola kerja pegawai. Ketua Pengadilan Negeri Raha telah meneribitkan SOP di tiap – tiap bidang guna menyederhanakan system kerja maupun pelayanan terhadap masyarakat.
Oprasionalisasi manajeman SDM Pengadilan Negeri Raha sudah mengunakan teknologi informasi berupa komdanas MA RI E-KGB dan SIKEP MA RI.
Pengadilan Negeri Raha telah mengeluarkan kebijakan tentang Keterbukaan Informasi Publik berupa informasi mengenai panjar biaya perdata yang dapat dilihat di website Pengadilan Negeri Raha

adapun indikator yang terdapat dalam Area II yaitu :

  1. Standar Operasional Prosedur (S.O.P)
  2. e-Office
  3. Keterbukaan Informasi Publik (K.I.P)

AREA III

PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) bertujuan untuk meningkatkan kualitas implementasi system manajeman SDM dan terwujudnya profesionalisme SDM Aparatur pada Pengadilan Negeri Raha menuju WBK dan WBBM.

Kebutuhan pegawai Pengadilan Negeri Raha yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing – masing jabatan.

Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Raha telah memperoleh kesempatan untuk mengikuti Diklat maupun pengembangan kompetensi yang diselengarakan oleh Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peremajaan data Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Negeri Raha melalui Aplikasi SIKEP Mahkamah Agung Republik Indonesia

adapun Indikator yang terdapat dalam Area III yaitu :

  1. Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai Dengan Kebutuhan Organisasi
  2. Pola Mutasi Internal
  3. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi
  4. Penetapan Kinerja Individu
  5. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai
  6. Sistem Informasi Kepegawaian

AREA IV

PENGUATAN AKUNTABILITAS

Penguatan Akuntabilitas bertujuan untuk meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas kinerja Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Raha. Ketua Pengadilan Negeri Raha terlibat secara langsung pada saat penyusunan perencanaan kinerja maupun pada saat  penyusunan penetapan kinerja dan memantau pencapaian kinerja secara berkala. Pengelolaan akuntabilitas kinerja telah dilaksanakan secara optimal dengan berorientasikan pada hasil yang kemudian diimplementasikan pada indicator kinerja utama  dan dilaksanakan oleh Sumber daya manusia yang kompeten

Adapun indikator yang terdapat dalam Area IV yaitu :

AREA V

PENGUATAN PENGAWASAN

Penguatan Pengawasan bertujuan untuk mewujudkan penyelengaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN pada Pengadilan Negeri Raha menuju WBK dan WBBM yang dilakukan dengan cara memberikan pengumuman dan sosialisasi tentang pengendalian gratifikasi baik secara lisan maupun tulisan, penempatan CCTV di 7 Area yang terkoneksi ke computer Ketua Pengadilan Negeri Raha Penyampaian harta kekayaan baik hakim maupun Pegawai pengadilan negeri Raha yang wajib dilaksanakan melalui e-LHKPN dan e-LHASN setiap tahunnya

pada Area V memiliki 5 indikator, yaitu :

  1. Pengendalian Gratifikasi
  2. Penerapan SPIP
  3. Pengaduan Masyarakat
  4. Whistle Blowing System
  5. Penanganan Benturan Kepentingan

AREA VI


PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Peningkatan kualitas pelayanan public Bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan public pada Pengadilan Negeri Raha secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanankepada masyarakat pencari keadilanguna mewujudkan pelayanan yang prima, cepat, mudah, transparan, terukur dan terjangkau perlu dilaksanakan system pelayanan yang dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk layanan Pengadilan Negeri Raha melalui satu pintu. Kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan public, Pengadilan Negeri Raha telah membuat kebijakan standar pelayanan yang selanjutnya dipublikasikan melalui spanduk, banner dan website resmi Pengadilan Negeri Raha.

Dalam mewujudkan pelayanan prima, pengadilan negeri raha Telah melaksanakan pembinaan dan pelatihan bekerja sama dengan PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Raha kepada seluruh pegawai khususnya petugas PTSP. Adapun untuk meningkatkan pelayanannya pengadilan negeri raha telah menerapkan beberapa inovasi mahkamah agung yakni, Eraterang, Ecourt, aplikasi SIPP, Aplikasi PTSP+, SIWAS dan juga inovasi yang dibuat sendiri oleh pengadilan Negeri raha untuk memudahkan masyarakat yang mencari informasi mengenai putusan perkara lalu lintas yang kami beri nama aplikasi BINTANG (Bantuan INformasi TiLaNG). Selain itu untuk meningkatkan performa pelayanan di pengadilan negeri raha kami telah memberikan kompensasi bagi pengguna layanan apabila terdapat keterlambatan dalam pelayanan.

pada Area VI memiliki 3 indikator, diantaranya :

  1. Standar Pelayanan
  2. Budaya Pelayanan Prima
  3. Survey Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan